Ini Sikap PDI-P Tentang Wacana Pengesahan LGBT di DPR

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri.

JAKARTA,DJOURNALIST.com – Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan tentang sudah ada lima fraksi di DPR yang menyetujui perkawinan sejenis dan LGBT sontak membuat kaget bukan hanya partai-partai politik tetapi juga bangsa Indonesia.

“Sebagai parpol yang punya fraksi di DPR kami juga kaget atas pernyataan tersebut mengingat dalam catatan legislasi kami di DPR dalam Prolegnas 2018 tidak ada pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang  LGBT maupun Perkawinan Sejenis sebagaimana yang dilansir Pak Zul,”ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-Perjungan Bidang Pemerintahan, Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya yang diterima Djournalist.com, Minggu 21 Januari 2018.

Menurut dia, memang ada pembahasan atau diskusi tentang LGBT dan Perkawinan Sejenis namun hal tersebut terjadi dalam Panja atau Timus RUU KUHP. Pembahasan dalam Panja dan Timus RUU KUHP pun masih terus berlangsung serta belum ada kesimpulan apalagi keputusan apapun.

“Namun demikian, pernyataan Ketua MPR tersebut perlu untuk kita ambil hikmahnya bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan ada norma Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan manapun yang akan melegalisasi perkawinan sejenis maupun LGBT seperti yang dilakukan sebagian bangsa barat yang memang paham ideologinya mengagung-agungkan kebebasan individu (individualisme dan liberalisme),”katanya.

Ia menambahkan,sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pancasila adalah sumber nilai pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menurut pendapat nya tidak akan mungkin ada fraksi-fraksi di DPR yang akan menyetujui jika ada usulan untuk melegalisasi LGBT dan Perkawinan Sejenis.

Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan, baik pusat maupun daerah agar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib hukumnya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya.(**)