Aksi Koboi Wabup Tolitoli, Mendagri Serahkan ke Gubernur Sulteng

Aksi Bupati Tolitoli, Sulawesi Tengah, Saleh Bantilan dan wakilnya saat pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tolitoli. (foto: youtube)

Aksi Bupati Tolitoli, Sulawesi Tengah, Saleh Bantilan dan wakilnya saat pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tolitoli. (foto: youtube)

DJOURNALIST.com – Aksi Bupati Tolitoli, Sulawesi Tengah, Saleh Bantilan dan wakilnya saat pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tolitoli, menjadi pembicaraan hangat. Bahkan insiden tersebut sudah diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ia telah meminta Direktur Jenderal Otonomi Daerah mengecek kasus tersebut. Namun menurut Tjahjo, urusan perseteruan kepala daerah dan wakil, cukup diselesaikan oleh gubernur. Karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Dan, ia telah menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Pada prinsipnya wakil pemerintah pusat di daerah itu gubernur. Untuk urusan konflik konflik, permasalahan yang ada di tingkat bupati, walikota ya kita serahkan kepada gubernur,” kata Tjahjo, kepada awak media, Kamis 1 Februari 2018.

Ia mencontohkan jika ada bupati yang tidak izin ketiak pergi keluar negeri. Keputusan sanksi, setelah ada laporan resmi dari gubernur. Termasuk masalah aksi koboi Wakil Bupati Tolitoli. Ia telah meminta Gubernur Sulteng, menyelesaikannya.

“Seperti contoh ada bupati yang tidak izin keluar negeri itu kan dasar kami mengeluarkan keputusan juga ada laporan resmi gubernur. Jadi urusan ini saya minta kepada gubernur yang bersangkutan masalahnya kenapa sampai berkelahi di tempat umum,” tambahnya.

Namun yang pasti kata Tjahjo, aksi koboi Wakil Bupati Tolitoli itu bukan saja tidak etis, tapi memalukan. Apalagi peristiwa memalukan itu terjadi di muka publik. Sebagai pemimpin, Wakil Bupati termasuk juga Bupati, mestinya jadi panutan. Bisa memberi contoh yang baik pada masyarakat. Termasuk juga ucapan dan tindakan. (**)