Calon Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Ikuti Aturan KPU

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, yang kena jerat adalah Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae. Marianus sendiri selain sebagai bupati, ia juga adalah calon gubernur Nusa Tenggara Timur yang akan maju di pemilihan kepala daerah serentak di 2018.

Oleh KPK, Marianus telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari proyek yang dilaksanakan di Ngada. Sebelumnya, komisi anti rasuah juga menangkap Bupati Jombang Nyono Suharli Wiyandoko lewat OTT. Sama seperti Marianus, Bupati Nyono juga hendak maju di Pilkada Jombang tahun ini.

Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah mengikuti aturan yang telah ditetapkan KPU. Karena memang nasib pencalonan kepala daerah tanahnya komisi pemilihan. Dalam aturan KPU, diatur calon kepala daerah yang akan mundur.

“Kami mendasarkan kepada peraturan PKPU yang intinya hari ini sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Calon bisa mundur kalau dia, ada keputusan hukum tetap padahal yang bersangkutan masih dalam proses tersangka dan belum ada proses sidang pengadilan,” kata Tjahjo, usai menghadiri acara Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintahan di Istana Negera, Senin (12/2).

Karena itu, menurut Tjahjo perlu ada ketegasan dari KPU apakah kepala daerah yang sudah tersangka masih boleh kampanye atau tidak. Yang pasti, ia merasa prihatin dan sedih masih ada kepala daerah yang kena jerat KPK.

“Kami merasa sedih dan prihatin bahwa masih ada masalah- masalah hukum di internal Pemda- pemda yang ada. Tapi secara prinsip kami masih ada aturan dari PKPU bahwa yang bersangkutan tidak bisa ditarik mundur karena tadi sebelum ada keputusan hukum,” katanya. (**)