Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Pemerintah Tak Ikut Campur

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (foto: Humas Kemendagri)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (foto: Humas Kemendagri)

DJOURNALIST.com = Maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin dan terpukul. Tapi pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, tidak akan ikut campur urusan hukum yang menjerat kepala daerah. Itu ranah penegak hukum. Ia sebagai Mendagri, urusannya memastikan roda dan pelayanan pemerintahan tidak terganggu.

“Jadi urusan hukum kami gabisa ikut campur, “kata Tjahjo, saat dicegat wartawan usai bertemu dengan ketua panitia Asian Games, Erick Thohir di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis 15 Februari 2018.

Kepada para kepala daerah yang sekarang sedang dirundung kasus hukum, Tjahjo minta agar kooperatif. Ia sendiri sebagai Mendagri, terus memantau perkembangan. Intinya, jangan sampai di daerah yang kepala daerahnya kena kasus, terjadi kekosongan pemerintahan.

“Kami hanya bisa menghimbau supaya kooperatif kalau ada kekosongan pemerintahan segera kami isi,” tambahnya.

Terkait kepala daerah yang kena OTT, lanjut Tjahjo, biasanya akan langsung ditahan. Meski begitu, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Jika ditahan, tentu akan segera diangkat Plt untuk mengisi kekosongan. Kalau kepala daerah yang kena, misalnya bupati, maka wakilnya yang akan ditunjuk jadi Plt. Itu pun dengan catatan, wakil kepala daerah juga tak terlibat.

“Gini ya kalau OTT kebanyakan kan ditahan walaupun asas praduga tidak bersalah (dikedepankan), berarti kan kepala daerah yang bersangkutan tak mampu melaksanakan tugas sehari hari, maka kami tunjuk Plt-nya. Kalau wakilnya tidak terlibat, wakilnya sebagai gantinya tapi kalau tidak ditahan tetap berprinsip asas praduga tidak bersalah, sampai berkekuatan hukum tetap dan bagaimana proses penyidikan yang ada di KPK,” tuturnya.

Tjahjo pun kembali mengingatkan, agar area rawan korupsi dipahami. Tidak hanya untuk kepala daerah, tapi untuk semua aparatur, termasuk dirinya. Kepala daerah dan wakilnya, tidak perlu diajari. Mereka pasti paham dan tahu, mana saja area yang rawan korupsi. Regulasi pun sudah jelas. Kepala daerah pasti sudah tahu. “Enggak mungkin kita menggurui, kan kepala daerah tentu tahu regulasi, tahu aturan dan mekanisme,” tutupnya. (**)