Joko Driyono Ditunjuk Plt Ketum PSSI

Joko Driyono. (foto: int)

Joko Driyono. (foto: int)

JAKARTA, DJOURNALIST.com – Executive Comitee (Komite Eksekutif PSSI) menunjuk Joko Driyono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI. Penetapan Joko Driyono ini diputuskan melalui rapat Komite Eksekutif yang menerima surat pengajuan cuti Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi.

Edy, yang merupakan mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini mengajukan cuti terhitung tanggal 12 Februari sampai 30 Juni 2018. Seperti diketahui, Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Edy memastikan, keputusan ini untuk menjaga marwah PSSI dengan memisahkan sepak bola dari kegiatan politik praktis. Dia juga tidak ingin dianggap menyalahgunakan jabatan Ketum PSSI selama menjalani kampanye. Edy akan kembali menjalani tugasnya sebagai Ketum PSSI setelah seluruh proses pilkada gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara berakhir.

“Kami sangat menghargai keputusan dan menerima permohonan Pak Edy Rahmayadi. Saya pikir ini hal yang sangat positif karena beliau sangat peduli dengan PSSI. Lagi pula, cuti juga bukan berarti Pak Edy meninggalkan PSSI. Beliau tetap memantau perkembangan federasi karena segala kebijakan tetap akan disampaikan ke beliau, khususnya terhdap implementasi program dan kebijakan penting organisasi,” kata Wakil Ketua Umum II PSSI, Iwan Budianto.

Anggota Komite Eksekutif Refrizal menambahkan, PSSI bekerja sebagai sebuah tim layaknya tim sepak bola. PSSI mempunyai sistem kerja kolektif kolegial, yakni cara pengambilan keputusan secara bersama-sama (kolektif) dan dilakukan secara setara tanpa ada pendapat yang bobotnya lebih tinggi dari yang lain (kolegial).

Menurut Refrizal, Ketua Umum PSSI telah mengantarkan semua rancangan program strategis PSSI tahun 2018 dan visi organisasi hingga 2034. Semua garis dan arah kebijakan telah tersedia,

“Sistem yang kita ciptakan berdasarkan turunan visi profesional bermartabat. Komite eksekutif dipilih oleh kongres melaksanakan tugas organisasi dan memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk menjalankan operasional keseharian. Sejauh ini kami melihat antara kebijakan dan teknis pelaksanaan sudah berjalan baik dan profesional,” jelas Refrizal. (**)