Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Tandatangani UU MD3

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (foto: ist)

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (foto: ist)

JAKARTA, DJOURNALIST.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan,  revisi kedua UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 harus berlaku. Setelah masuk dalam lembaran negara, maka UU ini harus ditaati oleh semua orang.

Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan media  di Gedung DPR RI,  Senayan, Jakarta, Rabu (21/2/2018) terkait UU MD3 yang menuai protes dari masyarakat karena dianggap UU ini memasung demokrasi dan memperkuat lembaga DPR.

Dilansir laman resmi DPR RI, Fahri, menjelaskan, UU hasil revisi ini dibahas cukup lama antara DPR dengan pemerintah dan disahkan pekan lalu. Awalnya revisi atas UU MD3 hanya untuk menambah kursi pimpinan DPR.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly setelah melaporkan soal UU MD 3 kepada Presiden Jokowi di kantor presiden kemarin menyampaikan, Presiden Jokowi cukup kaget mendengar laporannya. Disampaikan juga, presiden belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangi UU MD3.

Namun Fahri Hamzah berpendapat, tidak etis jika sampai presiden tidak menandatangani UU MD3. “Presiden mau apa? Ini soal pikiran, jadi jangan emosional, kita memerlukan pikiran-pikiran kenegarawanan,” kata Fahri sembari menambahkan, muatan UU MD3 yang direvisi adalah buah pikiran yang benar. Sayangnya menurut politisi PKS ini, kita belum punya pemikir ketatanegaraan, sehingga banyak kekacauan.

Menurutnya,  belum ditandatanganinya UU MD3 oleh Presiden Jokowi bukan mau citra-citraan. Dirinya mengaku  bisa mengerti kalau Presiden Jokowi belum meneken UU MD3 sebagai pemberlakuan setelah disahkan DPR bersama pemerintah. “Bisa dimengerti karena ini memang berat, tetapi harus disahkan karena pemerintah ikut membahas,” kata Fahri.

Dikatakan lagi, falsafah UU MD3 memang berat, sehingga jika belum seorang negarawan maka mereka tidak akan paham isi pasal-pasal UU MD3. “Tak ada yang berani menjelaskan ke presiden,” katanya.

Padahal menurut dia, hak imunitas itu sudah ada dalam UUD 1945, bukan di UU MD3, sehingga hak imunitas anggota DPR sudah ada sejak dulu. Di seluruh dunia pun anggota parlemennya memiliki hak imunitas, diberi kekuatan supaya kuat mengawasi pemerintah yang kuat juga.

Fahri membantah setelah UU MD3 ini maka DPR anti kritik, DPR membungkam demokrasi dan sebagainya. “Tidak ada sejarahnya DPR kita anti kritik dan membungkam demokrasi seperti banyak disampaikan masyarakat. Kalau ada berpendapat seperti itu berarti jalan pikirannya belum nyampe sehingga tidak paham filsafatnya,” kata Fahri. (**)