Amir Uskara: Alokasi Dana Kelurahan Disetujui Rp 3 Triliun

Anggota DPR RI Komisi XI menggelar Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran bersama dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM dan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Anggota DPR RI Komisi XI menggelar Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran bersama dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM dan Gubernur Bank Indonesia (BI).

JAKARTA, DJOURNALIST.com  –  Anggota DPR RI Komisi XI menggelar Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran bersama dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM dan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Anggota Fraksi PPP, HM Amir Uskara mengatakan usai rapat digelar, rapat tersebut terkait usulan penambahan belanja negara, berdasarkan meningkatnya target pendapatan pemerintah saat ini. Sehingga pemerintah mengusulkan adanya kenaikan belanja negara.

“Tadi rapat persetujuan, kesepakan antara DPR dan pemerintah terkait APBN 2019. (DPR) tinggal rapat Paripurna penetapan,” ujar HM Amir Uskara, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Djournalist.com, Selasa 30 Oktober 2018.

Menurutnya, terkait peningkatan penerimaan dan target belanja dari RAPBN yang didorong dari pemerintah, setelah DPR bahas, ada perubahan asumsi, terutama sektor nilai kurs, yang sebelumnya Rp.14.400 kemudian berkembang menjadi14.500 dan akhirnya menjadi Rp.15.000.

“Memang ada kontribusi penerimaan dari selisih kurs itu, sekitar 12 triliun lebih penambahan penerimaan,”tutur Amir.

Lebih lanjut dikatakan Wakil Ketua Umum PPP ini, bahwa Raker Banggar kali tadi, terdapat dua poin utama yang bahas, yang tidak seperti biasanya. Antara lain DPR dan pemerintah sepakat mengalokasikan dana untuk kelurahan sebesar Rp3 Triliun.

“Jika dirata-ratakan setiap kelurahan mendapatkan Rp350 juta sampai Rp380 juta per kelurahan. Namun masih dititipkan di dana alokasi umum karena belum ada postunya di DPR,“ ungkap Amir.

Yang kedua kata Amir adalah dana abadi penelitian, yang diusulkan Rp190 miliar.“Tapi karena belum ada regulasi yang terkait dengan dana abadi, itu maka dibuatkan peraturan pemerintah, mungkin setelah itu baru-lah kita pikirkan lagi untuk penambahan dana abadi itu,” tambah legislator Dapil 1 Sulsel ini.