Nurdin Halid Ajukan Kasasi Terkait Gugatan Sri Untari

Nurdin Halid

Nurdin Halid.

JAKARTA,DJOURNALIST.com  –  Politisi Partai Golkar Nurdin Halid (NH) memberikan tanggapan selaku ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) atas keluarnya keputusan pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) Jakarta, Rabu 5 Mei 2021.

Untuk itu, NH melalui kuasa hukumnya Dr (HC) Muslim Jaya Butarbutar memberikan sejumlah pernyataan.

Menurut Muslim Jaya, dirinya selaku kuasa hukum NH Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia yang terpilih dalam Munas Dekopin pada tanggal 13 Nopember 2019 di Makassar menanggapi putusan PTTUN Jakarta Nomor 24/PT.TUN/2021/JKT dan pernyataan Kuasa Hukum Sri Untari Bisowarno dibeberapa Media atas keluarnya putusan tersebut.

Ia menyebutkan pertama, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/2021/PT.TUN.JKT sangat  tidak jelas sesungguhnya apa yang diputus oleh Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terkait eksepsi TERGUGAT dan TERGUGAT Intervensi Sri Untari Bisowarno.

Kedua, yakni ia menganggap bunyi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak lazim dalam sebuah putusan hukum;

Ketiga, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/2021/PT.TUN.JKT sama sekali tidak menyebut adanya putusan yang menyebut  H.M Nurdin Halid selaku Ketua Umum Dekopin tidak sah.

Pernyataan Kuasa Hukum Sri Untari Bisowarno dibeberapa media dalam menanggapi hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas dengan menyebut H.M Nurdin Halid tidak sah sebagai Ketua Umum Dekopin adalah pernyataan sesat dan menyesatkan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tersebut sama sekali tidak menyentuh Pokok Perkara.

“Keempat, Bahwa sampai saat ini kami selaku kuasa hukum H.M Nurdin Halid selaku Ketua Umum DEKOPIN yang terpilih melalui Keputusan Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia Nomor : 09/MUNAS-DEKOPIN/XI/2019 Tentang Penetapan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Masa Bahkti 2019-2024 tertanggal 13 Nopember 2019 belum menerima putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,” kata Muslim Jaya Butarbutar.

Namun demikian, pihaknya menghormati Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/2021/PT.TUN.JKT dan menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena menurutnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta keliru dan tidak benar.

“Kami harapkan Mahkamah Agung RI dapat mengkoreksi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/2021/PT.TUN.JKT dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2021/PTUN.JKT yang sudah sangat tepat secara hukum dan jelas putusannya menyatakan tidak sah surat Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia Nomor : PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum DEKOPIN (Sri Untari Bisowarno) dikarenakan Dirjen Peraturan Peraturan Perundang-undangan sebagai Tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan surat tersebut,” tutup Muslim Jaya Butarbutar.